Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Selamat Datang

Anda Memasuki Kawasan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Puji Syukur Kita Panjatkan Kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, bahwa saat ini Pengadilan Negeri Kutacane telah dapat merealisasikan website ini, sebagaimana dituntut oleh Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, maka dibutuhkan informasi tentang jalannya peradilan seluruh perkara dan Administrasi Persidangan, baik Perdata atau Pidana, yang berkaitan dengan Proses Peradilan menjadi mudah untuk diakses setiap saat melalui website Pengadilan Negeri Kutacane.
Selamat Datang

SIADIL (SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI DIGITAL)

SIADIL adalah Chatbot untuk memberikan Informasi Syarat Administrasi dan Pelayanan di PN Kutacane
SIADIL (SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI DIGITAL)

Ecourt Mahkamah Agung RI

e-Court Mahkamah Agung RI layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
Lebih Lanjut
Ecourt Mahkamah Agung RI

Mudahnya Menelusuri Perkara

Mudahnya Menelusuri Perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.
Lebih Lanjut
Mudahnya Menelusuri Perkara

Direktori Putusan

Masyarakat pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Negeri Kutacane.
Lebih Lanjut
Direktori Putusan

MAKLUMAT PELAYANAN — Nomor : 50/KPN.W1.U16/HM1.1/I/2025 — “Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi dan memberikan kompensasi pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”
sipp sipp
sipp sipp
sippsipp
e-court e-court
28 28A
jdih jdih
4 4a
44a

Jadwal Sidang

 

spak skm sh

tw32025






Pengumuman

Pengumuman Lainnya

Berita

Ketua PN Kutacane Pimpin Rapat Pembinaan dan Pengawasan serta diskusi KUHP dan KUHAP baru dengan seluruh Hakim PN Kutacane
Ketua PN Kutacane Pimpin Rapat Pembinaan dan Pengawasan serta diskusi KUHP dan KUHAP baru dengan seluruh Hakim PN Kutacane | (07/01)
Penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja, dan Komitmen Bersama Tahun 2026
Penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja, dan Komitmen Bersama Tahun 2026 | (07/01)
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (MoU) Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun 2026 antara Pengadilan Negeri Kutacane dengan Lembaga Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia (YBH-DKI)
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (MoU) Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun 2026 antara Pengadilan Negeri Kutacane dengan Lembaga Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia (YBH-DKI) | (05/01)
Sosialisasi PN Kutacane ikuti zoom Revisi Anggaran dan Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji Hakim
Sosialisasi PN Kutacane ikuti zoom Revisi Anggaran dan Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji Hakim | (02/01)
PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PENYEDIA JASA POSBAKUM T.A. 2026
PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PENYEDIA JASA POSBAKUM T.A. 2026 | (29/12)
Pengadilan Negeri Kutacane melaksanakan kegiatan gotong royong dan bersih-bersih di lingkungan PN Kutacane
Pengadilan Negeri Kutacane melaksanakan kegiatan gotong royong dan bersih-bersih di lingkungan PN Kutacane | (19/12)
Berita Lainnya

Berita Mahkamah Agung

Berita Badilum

 

    Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

    Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

    Selanjutnya

    Syarat dan Tata cara Pengaduan

    ColorsSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

    Lebih Lanjut

    Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Lebih Lanjut


    Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas