Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dipengadilan
Menurut peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014.
Masyarakat tidak mampu berhak mendapatkan layanan hukum di pengadilan, yaitu:
1. Pelayanan meja informasi.
kunjungi pengadilan setempat untuk mendapatkan informasi:
a. Pelayanan administrasi persidangan.
b. Pelayanan Pengaduan.
c. Pelayanan Permohonan Informasi.
2. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM).
Pengadilan menyediakan POSBAKUM untuk melayani pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat hukum atau membantu pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. POSBAKUM di pengadilan juga dapat memberikan referensi mengenai pengacara yang akan mendampingi yang di persidangan.
Masyarakat tidak mampu secara ekonomi, hanya perlu menyiapkan salah satu dokumen berikut:
a. Surat Keterangan tidak mampu (SKTM), atau.
b. KKM, JAMKESMAS, Kartu Raskin, PKH, BLT, KPS atau.
c. Dokumen lain yang memberikan keterangan tidak mampu.
3. Sidang di luar pengadilan.
Sidang di luar gedung pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan di suatu tempat sidang tetap atau di suatu tempat di luar gedung pengadilan.
Sidang di luar pengadilan dilaksanakan untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. lokasi sidang dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dan pemerintah daerah.
4. Pembebasan biaya perkara.
Datanglah ke pengadilan negeri, pengadilan agama atau pengadilan tata usaha negara terdekat.

Poster_1_Layanan_Hukum_di_Pengadilan