Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
  4. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
  5. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

Berikut adalah LHKPN dan LHKASN yang dapat ditampilkan untuk tahun laporan 2022 :

LHKPN
No Nama Jabatan Pengumuman
1 Pitriadi, S.H, M.H Ketua Lihat
2
3 Taruna Prisando, S.H Hakim Lihat
4 Quinta Lestari, S.H Hakim Lihat
5 Syah Putra Sibagariang, S.H Hakim Lihat
6 Rahmanto Attahyat, S.H Hakim Lihat
7 Imam Ahmad, S.H Hakim Lihat
8 Samsul Bahri, S.H Panitera Lihat
9 Roby Saputra, S.Kom Sekretaris Lihat
10 H. Sahlan, S.H Panitera Muda Pidana Lihat
11 Suhardin, S.H Panitera Muda Perdata Lihat
12 Sabarudin Panitera Muda Hukum Lihat
13 Djemali, S.H Panitera Pengganti Lihat
14 Jarbun Panitera Pengganti Lihat
LHKASN
1 Hamidin Desky, S.H. Kasubbag. Umum dan Keuangan Lihat
2 Ediyanwar, S.E. Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Lihat
3 Isnawati, S.E. Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Lihat
4 Jaini Hasan, S.H. Jurusita Lihat
5 Muhammad Amin Jurusita Pengganti Lihat
6 Muhammad Nasir, S.E. Penyusun laporan Keuangan, Sub Bagian Umum Dan Keuangan Lihat
7 Hefni Xonery, S.E. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Lihat
8 Nola Desi Putri, S.H. Analis Perkara Peradilan Lihat
9 Jumadin Pengadministrasi Keuangan Lihat
10 Yona Peruna, A.Md. Arsiparis Pelaksana Lihat