Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah LHKPN yang dapat ditampilkan untuk tahun laporan 2021 :

No Nama Jabatan Pengumuman
1 Pitriadi, S.H, M.H Ketua  
2 Agung Iriawan, S.H, M.H Wakil Ketua Lihat
4 M. Arief Kurniawan, S.H, M.H Hakim Lihat
5 Taruna Prisando, S.H Hakim Lihat
6 Quinta Lestari, S.H Hakim Lihat
7 Syah Putra Sibagariang, S.H Hakim Lihat
8 Rahmanto Attahyat, S.H Hakim Lihat
9 Imam Ahmad, S.H Hakim Lihat
10 Samsul Bahri, S.H Panitera Lihat
11 Roby Saputra, S.Kom Sekretaris Lihat
12 H. Sahlan, S.H Panitera Muda Pidana Lihat
13 Suhardin, S.H Panitera Muda Perdata Lihat
14 Sabarudin Panitera Muda Hukum Lihat
15 Djemali, S.H Panitera Pengganti Lihat
16 Salidan Panitera Pengganti Lihat
17 Primadona Silawati Panitera Pengganti Lihat
18 Jarbun Panitera Pengganti Lihat
19 Jaenudin, S.H Panitera Pengganti Lihat