Pengadilan Negeri Kutacane
Selamat Datang Dalam rangka memenuhi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, maka Pengadilan Negeri Kutacane melalui website ini berusaha untuk memberikan sarana dan prasarana informasi kepada para pencari keadilan khususnya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutacane Lebih lanjut
Penelusuran Perkara Para pencari keadilan dapat menelusuri perkara secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang merupakan aplikasi resmi Mahkamah Agung dan telah digunakan di seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia Lebih lanjut
whatsapp Pengaduan Hubungi : 0822 6850 0924
Pada Hari dan Jam Kerja
Senin - Jumat :08:00 -16:30
Lebih lanjut
--- MAKLUMAT PELAYANAN --- “Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi dan memberikan kompensasi pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Kutacane, 2 Januari 2024, Ketua Pengadilan Negeri Kutacane, ADE YUSUF, S.H., M.H.
SISTEM INFORMASI
PENELUSURAN PERKARA


Posbakum

Berita PN KUTACANE

Mahkamah Agung Berita | Index Berita MA Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengumumanMA

Pengumuman Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Pengumuman | Index Berita MA Mahkamah Agung Republik Indonesia



Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

informasi-tabWebsite Pengadilan Negeri Kutacane merupakan sarana kami untuk memberikan informasi secara berkala kepada masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai Pengadilan Negeri kutacane, namun apabila informasi yang anda butuhkan tidak tersedia pada website ini, anda berhak untuk mengajukan Permohonan Memperoleh Informasi melalui Prosedur Biasa atau Prosedur Khusus. Untuk penjelasan selengkapnya dengan mengunjungi link dibawah ini

Lebih Lanjut

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Posbakum5

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan..

Lebih Lanjut


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas