Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah LHKPN yang dapat ditampilkan untuk tahun laporan 2020 :

No Nama Jabatan Tanda Terima
1 Yusuf Syamsuddin, S.H, M.H Ketua Lihat
2 Yusti Cinianus Radjah, S.H Wakil Ketua Lihat
3 Prihatin Stio Raharjo, S.H Hakim Lihat
4 M. Arief Kurniawan, S.H, M.H Hakim Lihat
5 Djemali, S.H Panitera Lihat
6 Roby Saputra, S.Kom Sekretaris Lihat
7 H. Sahlan, S.H Panitera Muda Pidana Lihat
8 Suhardin, S.H Panitera Muda Perdata Lihat
9 Sabarudin Panitera Muda Hukum Lihat
10 Salidan Panitera Pengganti Lihat
11 Primadona Silawati Panitera Pengganti Lihat
12 Jarbun Panitera Pengganti Lihat
13 Jaenudin, S.H Panitera Pengganti Lihat