Pengumuman
- SURAT EDARAN KPT BANDA ACEH NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN PADA PENGADILAN TINGGI BANDА АСЕН DAN PENGADILAN NEGERI SE-WILAYAH HUKUM PENGADILANA TINGGI BANDA ACEH | (18/02)
- PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA | (17/02)
- PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PENYEDIA JASA POSBAKUM T.A. 2026 | (29/12)
- PENGUMUMAN SELEKSI CALON PENYEDIA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) 2026 | (13/12)
Berita Mahkamah Agung
- Pengumuman Hasil Seleksi Terbuka Calon Hakim Konstitusi Dari Unsur Mahkamah Agung Ri Tahun Anggaran 2026
- Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Tahun 2026
- Pelaksanaan Tugas Kedinasan Secara Fleksibel
- Perpanjangan Masa Pendaftaran Dan Perubahan Jadwal Seleksi Terbuka Hakim Tinggi Pengawas Dan Hakim Yustisial Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Ri Tahun 2026
- Peniadaan Open House Pimpinan Mahkamah Agung Ri
- Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratamapada Pengadilan Tingkat Banding Dan Pertama Peradilan Umum Kelas I A Khusus Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri
Berita Badilum
- Pemberitahuan Pelaksanaan Seleksi Profile Assessment dan Wawancara
- Pengumuman Nomor 69/DJU/PENG.OT1.6/III/2026 tentang Penilaian Kinerja pada Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2026
- Pemberitahuan Wajib Lapor LHKPN yang belum lapor di Lingkungan Peradilan Umum
- Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Tahun 2026
- Undangan Sosialisasi Evaluasi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Peradilan Umum tahun 2026
- Penundaan Pelaksanaan Fit and Proper Test Calon Hakim Tinggi Tahun 2026
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas











