Pengumuman
- Relaas Panggilan Kepada Tergugat VIII Perkara Nomor 14/Pdt.G/2026/PN Ktn, An. Wiwin Susilawati SH | (06/10)
- Relaas Panggilan Kepada Tergugat VII Perkara Nomor 14/Pdt.G/2026/PN Ktn, An. Gita Marwah Pratiwi | (06/10)
- Relaas Panggilan Kepada Tergugat VI Perkara Nomor 14/Pdt.G/2026/PN Ktn, An. Aldwin Syuja Rabbani | (06/10)
- Relaas Panggilan Kepada Tergugat V Perkara Nomor 14/Pdt.G/2026/PN Ktn, An. Muhammad Afif Fadhalani | (06/10)
- Relaas Panggilan Kepada Tergugat IV Perkara Nomor 14/Pdt.G/2026/PN Ktn, An. Muhammad Daffa | (06/10)
- Relaas Panggilan Kepada Tergugat III Perkara Nomor 14/Pdt.G/2026/PN Ktn, An. Muhammad Yusuf Lamza | (06/10)
Berita Mahkamah Agung
- Pelaksanaan Kegiatan P4gn Tahun 2026
- Seleksi Pengadaan Calon Hakim Dari Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2026
- Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Dan Pratama Pada Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2026
- Perpanjangan Pelaksanaan Tugas Kedinasan Secara Fleksibel Di Wilayah Terdampak Asap Kebakaran Hutan
- Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 (pengadilan)
- Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 (dyk)
Berita Badilum
- Permohonan Tugas Belajar bagi Hakim
- Undangan Pembinaan Ketua, Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Negeri secara Daring
- Surat Undangan Acara Refleksi dan Seminar Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI) Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) secara Daring
- Penyampaian Petikan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Tentang Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis Kepaniteraan Tanggal 11 September 2026
- Penyampaian Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Promosi dan Mutasi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum
- Undangan Sosialisasi PERMA nomor 2 tahun 2026 secara daring
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas














