Pengumuman
- SURAT EDARAN KPT BANDA ACEH NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN PADA PENGADILAN TINGGI BANDА АСЕН DAN PENGADILAN NEGERI SE-WILAYAH HUKUM PENGADILANA TINGGI BANDA ACEH | (18/02)
- PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA | (17/02)
- PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PENYEDIA JASA POSBAKUM T.A. 2026 | (29/12)
- PENGUMUMAN SELEKSI CALON PENYEDIA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) 2026 | (13/12)
Berita Mahkamah Agung
- Pelaksanaan Implementasi Tanda Tangan Elektronik (tte) Untuk Penerimaan Pada Aplikasi Sakti
- Penyampaian Hasil Penilaian Indeks Pengelolaan Aset (ipa) Satuan Kerja Tahun 2025
- Usulan Penghargaan Satya Karya Sewindu / Dwiwindu Serta Penghargaan Satyalancana Karya Satya X, Xx Dan Xxx Tahun Untuk Periode Tahun 2026
- Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
- Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Jpt Madya Dan Pratama Pada Mahkamah Agung Ri Ta. 2026
- Percepatan Pengadaan Barang/jasa T.a 2026
Berita Badilum
- Undangan Kegiatan Pembinaan Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum
- Perhitungan Tunggakan Biaya Pindah Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2025
- Bimbingan Teknis Penerapan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana
- Undangan Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif (Perisai Badilum) Episode - 14
- Surat Pemberitahuan Program Kerjasama Universitas Soedirman Program Doktor Hukum /S3 tahun 2026
- Surat tugas untuk menghadiri kegiatan diskusi FCFCOA - BPHPI
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas











