Pengumuman
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim | (08/09)
- SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2026 | (07/09)
- SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2026 | (07/09)
- Relaas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 12/Pdt.G/2026/PN Ktn, An. Damier Tambunan dan Manser Tambunan | (14/07)
- Relaas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 9_Pdt.G_2026_PN Ktn, An | (14/07)
- Relaas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 4/Pdt.G/2026/PN Ktn, An. Sartika Dameria | (21/05)
Berita Mahkamah Agung
- Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 (pengadilan)
- Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 (dyk)
- Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 (ma)
- Konfirmasi Atas Perbaikan Profil Unit Kerja Pada Aplikasi Siman Untuk Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (rkbmn) Tahun Anggaran (ta) 2028.
- Petunjuk Pelaksanaan Tugas Kedinasan Secara Fleksibel Di Wilayah Terdampak Asap Kebakaran Hutan
- Hasil Pelaksanaan Seleksi Jabatan Panitera Pengganti Dan Hakim Yustisial Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri Tahun 2026
Berita Badilum
- Penyampaian Petikan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Tentang Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis Kepaniteraan Tanggal 11 September 2026
- Penyampaian Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Promosi dan Mutasi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum
- Undangan Sosialisasi PERMA nomor 2 tahun 2026 secara daring
- Monev Pengisian Data Persidangan Secara Elektronik
- Hasil Pelaksanaan Seleksi Jabatan Panitera Pengganti dan Hakim Yustisial pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Tahun 2026
- Undangan Acara Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif (Perisai) Episode ke-18
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas














