Selamat Datang

Anda Memasuki Kawasan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Puji Syukur Kita Panjatkan Kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, bahwa saat ini Pengadilan Negeri Kutacane telah dapat merealisasikan website ini, sebagaimana dituntut oleh Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, maka dibutuhkan informasi tentang jalannya peradilan seluruh perkara dan Administrasi Persidangan, baik Perdata atau Pidana, yang berkaitan dengan Proses Peradilan menjadi mudah untuk diakses setiap saat melalui website Pengadilan Negeri Kutacane.

Maklumat Pelayanan

“Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Yang Telah Ditetapkan Dan Akan Melakukan Perbaikan Secara Terus-Menerus Apabila Tidak Menepati Janji Ini Kami Siap Menerima Sanksi Dan Memberikan Kompensasi Pelayanan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku”

LAYANAN PRODEO

Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) diberikan kepada masyarakat tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan SKTM atau dokumen bantuan sosial resmi lainnya. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan melalui kepaniteraan sebelum sidang atau sesuai tahapan perkara, dengan melampirkan bukti pendukung. Apabila dikabulkan, seluruh biaya perkara dibebaskan dan berlaku hingga tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali sesuai ketersediaan anggaran.

Lebih Lanjut

SIADIL (SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI DIGITAL)

SIADIL adalah Chatbot untuk memberikan Informasi Syarat Administrasi dan Pelayanan di PN Kutacane

MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID

“Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Siap Memberikan Pelayanan Informasi Publik Secara Cepat, Tepat Waktu, Berbiaya Ringan Dan Sederhana Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”

Ecourt Mahkamah Agung RI

e-Court Mahkamah Agung RI layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

Lebih Lanjut

Mudahnya Menelusuri Perkara

Mudahnya Menelusuri Perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

Lebih Lanjut

Direktori Putusan

Masyarakat pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Negeri Kutacane.

Lebih Lanjut

Home

SPAKTW12026NEW

moto2026

Pengumuman

Pengumuman Lainnya

Berita

Upacara Hari Jadi ke-52 Aceh Tenggara Berlangsung Khidmat, Ketua PN Kutacane Turut Hadir | (29/06)

Stand PN Kutacane Banjir Pengunjung! Inovasi dan Photobooth "Sidang Senyum" Curi Perhatian Masyarakat | (29/06)

PN Kutacane turut hadir dan berpartisipasi dalam Stand Pameran Pembangunan yang diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Jadi ke-52 Kabupaten Aceh Tenggara | (24/06)

Pengadilan Negeri Kutacane turut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh Polres Aceh Tenggara | (22/06)

Ketua Pengadilan Negeri Kutacane beserta jajaran mengikuti kegiatan Apel Pagi Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026 | (08/06)

Pengadilan Negeri Kutacane Gelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 | (02/06)

Berita Lainnya

Berita Mahkamah Agung

Berita Badilum

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Selanjutnya

Syarat dan Tata cara Pengaduan

Colors Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Colors Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.