Pengumuman
- Penipuan !!! waspada terhadap segala bentuk modus penipuan terkait lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan Pengadilan Negeri Kutacane. | (26/03)
- SURAT EDARAN KPT BANDA ACEH NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN PADA PENGADILAN TINGGI BANDА АСЕН DAN PENGADILAN NEGERI SE-WILAYAH HUKUM PENGADILANA TINGGI BANDA ACEH | (18/02)
- PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA | (17/02)
- PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PENYEDIA JASA POSBAKUM T.A. 2026 | (29/12)
- PENGUMUMAN SELEKSI CALON PENYEDIA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) 2026 | (13/12)
Berita Mahkamah Agung
- Himbauan Pelaksanaan Kegiatan Persatuan Tenis Warga Pengadilan (ptwp)
- Pelaporan Data Target/proyeksi Dan Realisasi Capaian Output Ta 2026 Pada Aplikasi Sakti Dan Myintress
- Pemberitahuan Mekanisme Pemesanan Dan Pembayaran Pdsbma
- Undangan Mengikuti Acara Puncak Peringatan Hut Ke - 73 Ikahi Tahun 2026 Secara Daring
- Surat Edaran No. 4 Tahun 2026. Tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Hakim Dan Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Dalam Rangka Mendukung Transformasi Budaya Kerja Nasional
- Surat Teguran Keterlambatan Penyampaian Penyampaian Laporan Pengawasan Dan Pengendalian (wasdal) Barang Milik Negara (bmn) Semester Ii Dan Tahunan Tahun 2025 Pada Aplikasi Siman V2
Berita Badilum
- Pemutakhiran Data Sarana dan Prasarana Layanan Disabilitas dan Persidangan Tahun 2026
- Undangan Seminar Nasional Dalam Rangkaian Kegiatan HUT Ke-73 IKAHI Tahun 2026 Secara Daring
- Pembaharuan aplikasi SIPP Tk Pertama, Tk Banding dan eBERPADU
- Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Tahun 2026
- Pemanggilan Peserta Profile Assessment bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas II T.A. 2026
- Pekan Survei dalam rangka Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas











