Pengumuman
- Relaas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 12/Pdt.G/2026/PN Ktn, An. Damier Tambunan dan Manser Tambunan | (14/07)
- Relaas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 9_Pdt.G_2026_PN Ktn, An | (14/07)
- Relaas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 4/Pdt.G/2026/PN Ktn, An. Sartika Dameria | (21/05)
- Penipuan !!! waspada terhadap segala bentuk modus penipuan terkait lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan Pengadilan Negeri Kutacane. | (26/03)
- SURAT EDARAN KPT BANDA ACEH NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN PADA PENGADILAN TINGGI BANDА АСЕН DAN PENGADILAN NEGERI SE-WILAYAH HUKUM PENGADILANA TINGGI BANDA ACEH | (18/02)
- PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA | (17/02)
Berita Mahkamah Agung
- Pengiriman Berita Acara Serah Terima (bast) Mahkamah Agung Ri
- Undangan Pagelaran Wayang Kulit Hut Ke-81 Mahkamah Agung Ri
- Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Panitera Pengganti Dan Hakim Yustisial Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri Tahun 2026
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2026
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026
- Penggunaan Akun Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Luar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57 /kma/sk/iii/2019 Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
Berita Badilum
- Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Panitera Pengganti dan Hakim Yustisial Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Tahun 202
- Imbauan Peminatan Pelatihan Teknis bagi Panitera dan PP
- Optimalisasi Realisasi DIPA 03
- Undangan Sosialisasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2026
- Pemanggilan Peserta Pengganti Seleksi Uji Kepatutan dan Kelayakan Bagi Calon Hakim Pengadilan Tinggi T.A 2026
- Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) di Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas














