Pengumuman
- Relaas Panggilan Mediasi Kepada Tergugat I - VIII Melalui Website Dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 14/Pdt.G/2026/PN Ktn | (20/10)
- Relaas Pemberitahuan Putusan Verstek Kepada Tergugat Melalui Website Dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 4/Pdt.G/2026/PN Ktn | (15/10)
- Relaas Panggilan Kepada Tergugat VIII Perkara Nomor 14/Pdt.G/2026/PN Ktn, An. Wiwin Susilawati SH | (06/10)
- Relaas Panggilan Kepada Tergugat VII Perkara Nomor 14/Pdt.G/2026/PN Ktn, An. Gita Marwah Pratiwi | (06/10)
- Relaas Panggilan Kepada Tergugat VI Perkara Nomor 14/Pdt.G/2026/PN Ktn, An. Aldwin Syuja Rabbani | (06/10)
- Relaas Panggilan Kepada Tergugat V Perkara Nomor 14/Pdt.G/2026/PN Ktn, An. Muhammad Afif Fadhalani | (06/10)
Berita Mahkamah Agung
- Security Advisory (imbauan Keamanan) Terkait Cve-2026-109618 Dan Cve-2026- 109619 Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya
- Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2026
- Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2026
- Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2026
- Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis
- Perpanjangan Pelaksanaan Tugas Kedinasan Secara Fleksibel Di Wilayah Terdampak Asap Kebakaran Hutan
Berita Badilum
- Undangan Acara Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif (Perisai) Episode ke-19
- Pemanggilan Peserta Pengganti Profile Assessment Fit and Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas IB tahap III
- Tindak Lanjut Mitigasi Kerentanan CVE-2026-109618 dan CVE-2026-109619 (PHP2Shell)
- Pemberitahuan Pembatalan Kegiatan Pelatihan Sertifikasi Perikanan Tahun Anggaran 2026
- Pemanggilan Peserta Profile Asesment Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas IB T.A. 2026 tahap III
- Pengisian Survei Layanan SDM
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas














